Deputi Hukum, Advokasi, Pengawasan dan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Kemas Ahmad Tajuddin, S.H., M.H menegaskan Ideologi Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, namun masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa di dalam dirinya sudah memiliki nilai-nilai Pancasila.
“Nilai-nilai Pancasila itu memang digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri. Kesadaran demikian itu yang patut dihidupkan kembali pasca era reformasi”, ucapnya dalam diseminasi Nilai-nilai Pancasila Terhadap Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah Di Sumatera Selatan" di Gedung Bina Praja, Kantor Provinsi Sumsel, Senin (20/9).
Menurutnya pengaruh euforia Reformasi memang menciptakan suatu kondisi positif ditandai dengan kehidupan demokrasi yang semakin dinamis, akan tetapi disisi lain penguatan nilai-nilai Pancasila mulai dilupakan.
“Padahal nilai Pancasila adalah pondasi utama untuk pembangunan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, yang asli digali dari jati diri bangsa Indonesia, tetapi saat ini banyak pengaruhnya”, ujarnya.
Meskipun demikian di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah dibangun kesadaran kembali dalam diri seluruh komponen bangsa, pentingnya Nilai-nilai Pancasila untuk dihidupkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Kita semua berkeinginan dan berpengharapan terciptanya kembali kehidupan yang damai, nyaman dan penuh toleransi”, ujarnya.
Ia menjelaskan upaya-upaya tersebut untuk mencegah terjadinya konflik, mencegah terjadinya keonaran dan kegaduhan, mencegah saling curiga atau ketidakpercayaan satu sama lain dan lain sebagainya, karena kondisi-kondisi demikian tentu tidak elok dan akan menjadi beban dalam membangun kemajuan bangsa ini.
“BPIP diberikan amanat oleh Presiden untuk membangun kembali kesadaran tentang pentingnya pembinaan Ideologi Pancasila kepada seluruh komponen bangsa”, tegasnya.
Diantara upaya pembinaan Ideologi Pancasila itu adalah dengan cara merumuskan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi. Salah satu arah kebijakan tersebut diwujudkan dengan cara melakukan analisis dan sinkronisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota.
“BPIP juga memiliki program prioritas dalam hal revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter”, lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Provinsi sumatera Selatan yang diwakili Staf Ahli Bidang Hubungan Masyarakat Nelson Firdaus mengapresiasi acara yang diinisiasi BPIP ini. Menurutnya, acara tersebut memacu pihaknya meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan dalam pembentukan produk hukum daerah yang lebih baik lagi sesuai Pancasila.
Hadir pula dalam diskusi, para Kepala OPD Sumsel, Ketua FKUB Sumsel, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. (ER)
